Penggunaan retorika "perang" Australia pada RI dikecam

Sabtu,  25 Januari 2014  −  09:43 WIB

Ilustrasi hubungan Indonesia dan Australia

Sindonews.com – Penggunaan istilah retorika berupa kata-kata seperti “perang” yang disampaikan Pemerintah Australia kepada Indonesia dalam hal mengamankan wilayah perbatasan menuai kecaman.

Paul Dibb, penulis utama buku putih pertahanan Australia menyayangkan cara penggunaan kata-kata diplomasi yang disampaikan pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott itu.

"Ini disayangkan bahwa pemerintah kita menggunakan kata-kata seperti 'perang' dan orang Indonesia juga berbicara tentang jet mereka yang mencapai wilayah Australia,” kata Dibb kemarin.

”Saya tidak berpikir pernyataan ini sangat membantu. Sudah waktunya bagi kedua belah pihak untuk menggunakan bahasa yang lebih terukur dan diplomatik,” lanjut Dibb, seperti dikutip The Australian, Sabtu (25/1/2014).

Peter Jennings, mantan pejabat senior di Pertahanan Australia, yang sekarang aktif di Australia Strategic Policy Institute, mendesak kedua pemerintah untuk memperbaiki hubungan pertahanan, sebelum mengalami kerusakan yang lebih lanjut. ”Ini tragis,” kata Jennings, menggambarkan situasi hubungan antara Indonesia dan Australia.

Polemik baru ketegangan Australia dan Indonesia sejatinya dipicu tindakan kapal-kapal  Angkatan Laut Australia yang melanggar wilayah perairan Indonesia ketika mengusir perahu para pencari suaka. Australia mengklaim tindakan itu tidak sengaja, meski media Australia pernah menyebut pelanggaran itu terjadi tujuh kali dalam sebulan.

Pelanggaran itu membuat Pemerintah Indonesia gusar. Menkopolkam, Djoko Suyanto, pernah mengatakan, Tony Abbott harus paham dan mengerti apa arti kedaulatan Indonesia yang telah dilanggar.

Komentar Menteri Djoko itu dibalas Abbott ketika berada di Forum Ekonomi Dunia di Swiss, di mana Abbott terang-terangan mengatakan, bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  harus mengerti soal kedaulatan Australia, di mana pasukan Australia berusaha keras mengusir perahu para pencari suaka yang melanggar kedaulatan mereka.

Muhaimin

Militer RI siaga, Australia bergeming

Kamis,  23 Januari 2014  −  13:58 WIB

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott (Herald Sun)

Sindonews.com – Pemerintah Australia bergeming meskipun militer Indonesia siaga untuk berpatroli menjaga kedaulatan wilayah RI. Sikap tegas Indonesia itu sebagai reaksi keras atas pelanggaran kedaulatan yang dilakukan kapal-kapal militer Australia saat mengusir para pencari suaka.

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, seperti dilansir Sydney Morning Herald, Kamis (23/1/2014), mengatakan, Australia berhak untuk melindungi perbatasannya dan akan terus melakukannya, terlepas dari kekhawatiran Indonesia atas pelanggaran teritorial yang pernah terjadi sebelumnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Djoko Suyanto, dalam situs Polkam, menegaskan pemerintah Australia di bawah pimpinan Tonny Abbot juga harus paham dan mengerti apa arti kedaulatan RI yang dilanggar begitu saja oleh Angkatan Laut Australia.

”Pengembalian pencari suaka yang sudah masuk wilayah negara mana pun (termasuk Australia), maka negara tersebut harus mengelolanya sesuai amanat konvensi PBB," kata Djoko, kemarin.

Namun, Abbott bergeming dengan kegusaran Indonesia, karena apa yang dilakukan Angkatan Laut Australia juga untuk melindungi kedaulatannya.”Menghentikan perahu (pencari suaka) adalah masalah kedaulatan,” katanya.

Komentar Abbot itu disampaikan saat ia menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Swiss. ”Menghentikan perahu (pencari suaka) adalah masalah kedaulatan dan Presiden Yudhoyono harus mengerti. Jadi kami akan terus melakukan apa yang berhak kita lakukan untuk mengamankan perbatasan kita,” kata Abbott.

(mas)

Muhaimin